Komsos Ruteng January 11, 2019

Gereja lokal Keuskupan Ruteng mendukung sejumlah program gubernur dan pemerintah Provinsi NTT dan siap berpartisipasi secara aktif memajukan masyarakat di wilayah itu dalam berbagai bidang kehidupan. Pernyataan ini disampaikan oleh Administrator Apostolik keuskupan Ruteng Mgr. Silvester San kepada Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat melalui surat dan sekali lagi disampaikan secara langsung saat gubernur hadir pada pertemuan pastoral post natal Keuskupan Ruteng di Aula Efata, Kamis (10/01/2019).

“Pertama-tama kami menyampaikan proficiat atas terpilihnya bapak Gubernur NTT yang akan melaksanakan tugas pada 2018 sampai 2023 dan mengucapkan selamat bekerja membangun dan menyejahterakan masyarakat NTT. Kami Gereja Lokal Keuskupan Ruteng yang mencakup tiga kabupaten, Manggarai, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur, akan mendukung bapak dan siap memajukan masyarakat NTT dalam berbagai bidang kehidupan,” kata Mgr Silvester.

 

Dukungan kepada Pemerintah Propinsi itu, lanjut Mgr Silvester, diberikan setelah melihat dan juga menyadari bahwa kebijakan dan komitmen gubernur terpilih terhaddap berbagai isu sosial di wilayah NTT selaras dengan keprihatinan sosial pastoral Gereja Keuskupan Ruteng selama ini seperti yang tertuang dalam dokumen Sinode III Keuskupan Ruteng.

Delapan Komitmen

Lebih lanjut, menyampaikan komitmen-komitmen Gereja Katolik Keuskupan Ruteng terhadap tema-tema yang aktual dalam kehidupan masyarakat NTT dewasa ini sebagaimana juga tertuang dalam surat kepada gubernur NTT.

Pertama, pertanian. Ini mata pencarian utama masyarakat NTT karena itu sektor ini mesti tetap menjadi pusat perhatian pembangunan NTT. Sehubungan dengan ini Gereja Keuskupan Ruteng menganjurkan perlunya mengembangkan pertanian organik yang intensif di NTT. Model pertanian ini memiliki beberapa keuntungan antara lain menjamin kesuburan tanah, melepaskan keterikatan pada pertanian kimiawi dengan organik, mendatangkan hasil ekonomi yang berkelanjutan, mendukung kelestarian alam dan menjamin kesehatan manusia.

Kedua, pariwisata. Ini potensi besar masyarat NTT. Ini terlihat dalam perkembangan turisme di Labuan Bajo. Gereja Keuskupan Ruteng mendukung upaya pemerintah provinsi untuk mendayagunakan potensi ini bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Namun demikian, hal ini harus disertai dengan tanggung jawab dan partisipasi masyarakat lokal dalam seluruh pembangunan wisata itu.

Masyarakat tidak boleh hanya sebagai objek pasif apalagi dipinggirkan dalam industri pariwisata. Untuk itu Gereja Keuskupan Ruteng memandang perlu adanya aturan yang menjamin hak-hak masyarakat lokal, pelatihan-pelatihan pemberdayaan sosial ekonomis masyarakat lokal, perlindungan kepemilikan tanah warga lokal, dan pola pariwisata yang berciri kultural dan ekologis.

Ketiga, ruang publik. Penting sekali untuk menyediakan ruang publik bagi masyarakat lokal untuk menikmati pariwisata tersebut. Masyarakat lokal hendaknya tidak dibiarkan hanya menjadi penonton apalagi korban kebijakan pariwisata. Terkait kebutuhan akan ruang publik ini Gereja Keuskupan Ruteng menegaskan kembali komitmen untuk menjadikan Pantai Pede sebagai pantai yang dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Untuk itu Gereja Keuskupan Ruteng meminta gubernur untuk meninjau kembali keputusan gubernur sebelumnya yang telah menyerahkan pengelolaan Pantai Pede kepada PT SIM. Pantai itu diharapkan agar dikelola bersama pemerintah dan warga setempat untuk dijadikan sebagai pantai publik yang indah dan terbuka bagi masyarakat dan memberi manfaat ekonomis bagi warga lokal.

Keempat, kekayaan bumi NTT. Bumi NTT sangat kaya akan sumber alam mineral pertambangan. Namun kondisi geografis, geologis, ekologis dan sosial masyarakat NTT tampaknya kurang cocok bagi pertambangan mineral. Atas dasar itu Gereja Keuskupan Ruteng menolak pertambangan mineral dan mendorong pembangunan ekonomi pada sektor lain. Gereja Keuskupan Ruteng mendukung keputusan bapak untuk meninjau kembali seluruh perizinan tambang di NTT yang telah dibuat sebelumnya. Lebih dari itu Gereja lokal mengharapkan sebuah model pembangunan di NTT yang sungguh berwawasan ekologis dan mendukung integritas ciptaan.

Kelima, propinsi miskin. Kemiskinan di NTT tergolong parah yang menyebabkan banyak warga NTT bermigrasi atau merantau ke tempat lain. Sayangnya, kerinduan para migran akan kehidupan yang lebih baik tidak terpenuhi karena keterbatasan pengetahuan dan keterampilan. Kenyataan pahit lainnya adalah timbulnya krisis besar pada keluarga yang ditinggalkan.

Migrasi di NTT semakin menjadi problem yang berbahaya dengan adanya praktik perdagangan manusia yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dalam kurun waktu 2016 sampai 2018, menurut Dinas Nakertrans NTT, terdapat 182 TKI asal NTT yang meninggal dunia. Melihat kenyataan ini Gereja Keuskupan Ruteng mendukung kebijakan gubernur untuk membabat semua praktik perdagangan manusia yang tidak bermoral dan mengatur proses migrasi warga NTT secara tepat dan benar.

Keenam tata kelola birokrasi. Pembangunan NTT diyakini akan berhasil bila didukung oleh tata kelola birokrasi yang tepat dan kualitas birokrat yang berkompeten dan berintegritas. Sayangnya, fakta menunjukkan, tingkat korupsi di NTT tergolong tinggi. Atas dasar itu, Gereja Keuskupan Ruteng mendukung upaya pemerintah dalam membangun birokrasi yang transparan, efisien dan efektif serta mengangkat dan mempromosikan birokrat yang berkompeten, jujur, aktif dan kreatif dalam melayani kepentingan umum.

Ketujuh, NTT itu propinsi kepulauan. NTT merupakan propinsi yang memiliki banyak pulau dan dikelilingi lautan yang luas dan kaya akan sumber daya. Oleh sebab itu, Gereja Keuskupan Ruteng mendukung pembangunan infrastruktur pada setiap pulau dan sekaligus transportasi yang memudahkan koneksi antara seluruh wilayah NTT. Selain itu, diperlukan keseriusan untuk mengembangkan potensi perikanan dan sangat kaya di daerah ini, selain pertanian dan peternakan.

Kedelapan, pendidikan. Kemajuan masyarakat NTT sangat ditentukan oleh pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan itu jangan dibiarkan oleh disetir kepentingan ekonomis belaka tetapi sungguh-sungguh mendorong pembangunan manusia NTT yang utuh, yang integral dalam segala dimensi. Gereja mengharapkan adanya kebijakan yang sungguh terfokus dan terintegrasi dalma bidang pendidikan di NTT. dan kami ingin berpartisipasi secara aktif dalam proses tersebut.

Partisipasi melalui Aneka Program pada Tahun Pelayanan

Pada kesempatan yang sama, Uskup Administrator Apostolik Keuskupan Ruteng itu menjelaskan secara singkat kepada gubernur NTT dan rombongannya program pastoral Tahun Pelayanan 2019 yang sedang dibahas dalam Sidang Pastoral Post Natal.

Diakonia Gereja, kata Uskup San, didasarkan pada pribadi Kristus yang datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani. Dan pelayanan Yesus ditujukan untuk melaksanakan pembebasan dan pemberdayaan bagi orang-orang miskin dan tertindas. Meneladani Yesus Kristus dalam karya diakonia, di tahun 2019 ini Keuskupan Ruteng melaksanakan diakonia karitatif yang bersifat amal kasih dan belaskasian dan diakonia transformatif yang memberdayakan dan mengubah umat untuk bisa mandiri dan hidup sejahtera.

“Melalui program diakonia ini kami akan berpartisipasi dalam berbagai upaya bapak gubernur menyejahterakan masyarakat NTT,” tutup Mgr Silvester.

Tanggapan Gubernur

Gubernur Viktor Laiskodat menyatakan kegembiraanya atas kesempatan mempresentasikan program pembangunan pada masa kepemimpinannya di Provinsi NTT. Ia juga menyatakan kegembiraan atas program-program yang dimaknai secara baik oleh Gereja Keuskupan Ruteng.

“Sebagai gubernur saya senang berada di sini. Dan saya juga sangat senang karena program-program gubernur dan pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur dimaknai baik sekali di Keuskupan Ruteng,” kata Laiskodat mengawali sambutan.

 

Kepada lebih dari 300 peserta Sidang Pastoral Post Natal Keuskupan, Gubernur NTT itu menjelaskan visi, misi, dan program-program pembangunan provinsi NTT lima tahun ke depan. Visi pemerintahan, kata dia, yaitu NTT bangkit menuju NTT sejahtera. Visi itu kemudian diturunkan ke dalam lima misi utama yang meliputi kesejehtaraan masyarakat, pembangunan pariwisata, pembangunan infrastruktur dan pembanguna SDM, Pendidikan dan Kesehatan, serta reformasi birokrasi.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*